___The andrie Zone___

Pemerintah Menganjurkan Orang Miskin sebaiknya tidak sekolah____

Ironis,

itu mungkin kata yang dapat di ungkapkan, lebih dari 60 tahun negeri ini merdeka kemampuan masyarakat untuk mengenyam pendidikan makin sempit. Dan maaf sebelumnya atas judul di atas karena memang begitu kenyataannya dari data yang coba saya paparkan di bawah ini.

Harapan tuntasnya pendidikan bagi warga negara Indonesia melalui pencanangan Program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun ternyata masih jauh dari kenyataannya, melihat tingkat putus sekolah pada tahun ajaran 2004/2005 dari data yang saya dapatkan di Pusat Data dan Informasi Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional pada tingkatan SD, SMP/MTs, SMA/ MA di proyeksikan mencapai 1.122.742 anak usia sekolah, dan 685.967 anak tersebut dalam usia Sekolah Dasar, angka tersebut jelas” meningkat atas data dari yang sumber sama pada tahun ajaran 2003/2004 angka putus sekolah sebesar 702.066 anak usia sekolah.

Dari hasil penelitian yang pernah saya lakukan di lima wilayah Jakarta pada pertengahan tahun 2005 terhadap kajian pembiayaan sekolah, dapat terlihat bahwa pembiayaan dari orang tua masih memegang peranan penting dalam pembiayaan sekolah kurang lebih 55,24 sampai dengan 79,10 persen. Pemerintah dan lembaga kemasyarakatan ataupun masyarakat umum yang ikut berpartisipasi dalam dunia pendidikan (diluar orang tua siswa) hanya 44,76 sampai dengan 20,90 persen saja.

Desentralisasi sistem pendidikan yang berjalan seiring dengan program otonomi daerah yang membuka kesempatan daerah untuk mengembangkan pendidikannya sesuai dengan karakteristik daerahnya sendiri, ternyata tidak meratanya kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pendidikan menyebabkan banyak daerah yang semakin minimumnya menerima pendidikan.

Dana kompensasi BBM tahun 2005 yang dikeluarkan untuk sektor pendidikan sebesar Rp. 9 triliun di rasa kurang mencukupi kebutuhan siswa untuk keberlangsungan pendidikan. Bantuan Khusus Murid (BKM) bagi siswa yang masuk kategori golongan siswa miskin, yang pada tingkatan SD sebesar Rp. 25.000,- persiswa perbulan, tingkatan SMP sebesar Rp. 65.000,- persiswa perbulan, dan pada tingkatan SMA Rp. 120.000,- persiswa perbulan.

Dari angka di atas sebenarnya lebih banyak hanya untuk menutupi kebutuhan akan biaya sekolahnya saja, sedangkan banyak lagi komponen yang dibutuhkan siswa untuk dapat melanjutkan pendidikan di antaranya mulai dari pakaian sekolah (yang tidak cukup hanya satu pasang seragam merah putih saja ~banyak sekolah yang juga mewajibkan penggunaan seragam lain seperti batik, olahraga, pramuka, dll.), buku dan alat tulis, buku pelajaran, hingga iuran-iuran yang sifatnya insidental (sebagai contoh pernah saya mendapatkan copy edaran dari sekolah anak rekan saya sekolah pada pertengahan tahun ajaran di adakan fieldtrip ke daerah” yang besarnya Rp.800.000,- persiswa, selain itu juga ada biaya penyelenggaraan ulang tahun sekolah, biaya pentas seni, dan pada akhir tahun biasanya siswa diwajibkan untuk ikut serta dalam kegiatan perpisahan atau dharma wisata), nah____ kesemua itu ternyata lebih besar dari yang dibayangkan pemerintah mengenai pembiayaan sekolah, bayangkan deh menurut catatan Indonesian Corruption Watch terdapat kurang lebih 39 pungutan yang dilakukan sekolah kepada siswanya.

Sejujurnya apa yang di berikan pemerintah sudah sedikit (perlu di beri garis bawah, bold, dan italic) membantu rakyat dan berbaik hati terhadap pendidikan, tapi kewajiban pemerintah terhadap warga negaranya tidaklah serta merta gugur hanya dengan usainya pemberian beasiswa. Pendidikan masih merupakan barang yang sangat mahal dan langka bagi rakyat miskin (kalau kebiasaan kita memberikan eufimisme pada setiap makna kata yang memperburuk citra pemerintah, maka kata ‘rakyat miskin’ saya ganti dengan ‘rakyat golongan ekonomi lemah’).

Banyak kasus rakyat frustasi terhadap permasalahan pendidikan yang sebenarnya sudah kewajiban negara untuk memenuhinya. Seperti contoh, Heryanto (siswa SD di Tasikmalaya) yang nekat gantung diri karena tidak dapat memenuhi kewajiban membayar uang pramuka yang hanya sebesar Rp.2.500,- karena ketidakmampuan orangtuanya, walaupun masih tertolong nyawanya namun karena telah cukup lama tergantung menyebabkan sebagian jaringan saraf pusatnya tidak berfungsi lagi. Lalu dari tegal ada siswa SMK N 2 Adiwerna kelas II Logam bernama Bunyamin tewas mengenaskan setelah gantung diri di tiang dapur rumahnya, karena tidak mampu membayar SPP sebesar Rp.40.000,- yang telah menunggak selama 9 bulan menjelang Ujian Akhir, karena takut akan dikeluarkan dari sekolah Bunyamin sempat tidak masuk selama 10 hari dan berniat akan menjual sepatu sekolahnya. Selain kedua contoh itu masih banyak contoh-contoh lainnya.

Akankah ada Heryanto dan Bunyamin lainnya di negeri tercinta Indonesia yang dahulu kala ~disaat usia republik ini (minus) 57 hari tepatnya saat piagam Jakarta ditanda tangani~ tercantum inisiasi para pendiri bangsa ini, bahwa mencerdaskan bangsa merupakan salah satu tujuan negara.

Pendidikan memang bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya bermula dari pendidikan.

~~Semoga Indonesia lebih baik~~

posted by d4nsk @ 12/25/2005 08:49:00 PM