Refleksi Akhir Tahun (Sektor Ekonomi): ‘Pemerintah bukan memakmurkan tetapi memiskinkan rakyat’
Keluh kesah sebagai rakyat dan saya yakin ini juga pasti dirasakan oleh mayoritas rakyat Indonesia. Awal tahun tidak lama lagi akan menjelang, berikut saya akan coba mereview sepanjang tahun 2005 atau setahun lebih sedikit pemerintahan berkuasa di negeri ini, kita melihat banyak sekali hal-hal yang tidak menguntungkan rakyat sama sekali.Yang paling ‘hebat’ adalah kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) setahun hingga dua kali, dan yang paling menghebohkan pada menjelang ibadah ramadhan yang disusul dengan idul fitri masyarakat yang membutuhkan harga-harga murah, di suguhkan oleh pemerintah oleh kenaikan harga BBM.
Proses menaikkan harga BBM merupakan kebijakan yang sangat kontra produktif terutama bagi rakyat berkaitan dengan ekonomi bangsa, dengan tujuan menjaga kestabilan ekonomi makro —agar devisa negara memiliki cadangan yang cukup— tapi pada kenyataannya pemerintah tidak melihat yang lebih mikro, yakni meningkatkan jumlah kemiskinan di masyarakat menilik kepada data yang saya dapat dari Econit bahwa tingkat kemiskinan diprediksikan meningkat hingga mencapai 18,5 persen jauh diatas tingkat kemiskinan pada tahun 2004 yakni 16,6 persen dan juga pada tahun 2003 yang mencapai 16 persen
Selain permasalahan tingkat kemiskinan di atas pengangguran yang oleh pemerintah tidak lebih dari 9,5 persen tetapi menurut data BPS pada tahun 2005 ini pengangguran di Indonesia telah mencapai angka 10,8 persen, jika dilihat ada indikasi yang terus meningkat sejak 2003 mencapai angka 9,85 dan pada tahun 2004 mencapai 10 persen. Hal ini diperparah oleh target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah ternyata sebesar 6,2 persen tidak dapat tercapai karena ternyata tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak beranjak dari angka 5,3 persen.
Yakinkah apa yang dilakukan pemerintah sudah menjadi yang terbaik bagi rakyatnya? Sebagai rakyat seharusnya kita bisa meyakini itu, tetapi jika melihat kepada kenyataan yang ada banyak pernyataan mendasar, yang mesti dijawab oleh pemerintah. Salah satunya adalah sudahkah pemerintah memiliki konsep yang jelas mengenai penghapusan subsidi terhapa BBM agar tidak sampai menyentuh mikro ekonomi rakyat? Tidak yakin itu di jawab pemerintah dengan lantang YA. Penghapusan subsidi harga BBM dengan alasan subsidi akan lebih bermanfaat jika dialihkan pada masyarakat kalangan bawah yang lebih membutuhkan, melalui dana kompensasi BBM —bagi masyarakat kelas bawah dengan menggratiskan biaya rumah sakit (khusus kelas tiga) hingga menggratiskan biaya sekolah (khusus yang terakhir ini saya rasa belum di rasakan bahwa pencapaian penggratisan biaya sekolah mencakup seluruh kalangan masyarakat, dapat dilihat pada artikel saya sebelumnya –Anjuran pemerintah (sebaiknya) orang miskin jangan sekolah– ternyata dari dana kompensasi ini hanya SPP saja yang di gratiskan masih banyak pungutan lainnya di sekolah)—
Selain itu langkah pemerintah untuk ‘berbaik hati’ dengan memberikan Sumbangan Langsung Tunai (SLT), sebesar Rp.100.000,- perbulan yang di rappel per tiga bulan sebagai bentuk turunan dari kompensasi yang langsung kepada yang berhak mendapatkan subsidi dari BBM telah menjadikan rakyat miskin akan tetap miskin bahkan semakin miskin. Karena bukan kail yang diberikan pemerintah melainkan umpan yang jelas-jelas akan meninabobokan rakyat miskin dan patut di catat pemberian SLT tidak akan membuat rakyat miskin langsung menjadi kaya ataupun bahkan tidak mungkin menjadikan rakyat miskin hingga dalam batas sejahtera selama pemerintah tidak bisa mendayagunakan kapasitas produktifnya, terutama selama rakyat-rayat masuk dalam kategori yang dimiskinkan itu tidak bekerja. Bukankah dengan pemberian SLT secara langsung dapat menjadikan rakyat menjadi lebih konsumtif dalam pola hidupnya.
Pergantian menteri-menteri pada jajaran perekonomian yang diharapkan dapat membawa Indonesia keluar dari zona hitam perekonomian, sebenarnya menambah permasalahan baru (maaf bukan untuk berprasangka buruk tapi melihat kenyataan yang ada dari pertanyaan-pertanyaan rakyat terhadap perilaku pemimpinnya) yang bahkan dapat dikatakan menguntungkan para pejabat itu sendiri di bandingkan rakyat.
Oke kita lihat kenyataan berikut,
Tidak lama berselang setelah Budiono kembali ke jajaran kabinet, langsung memutuskan penghapusan tarif impor mobil (hal ini jelas-jelas) telah menghancurkan industri mobil (khususnya karoseri) nasional yang masih terpuruk sejak krisi ekonomi pada 1997. Fakta kedua meliberalisasikan ekspor rotan (hal ini justru) menimbulkan kerugian bagi industri rotan tanah air. Dan yang paling besar merugikan rakyat adalah pembebasan impor beras (yang justru keluar dari mulut RI-2 Wapres Kalla), hal ini benar-benar telah meruntuhkan moral petani yang tidak dapat menikmati hasil kerja kerasnya karena setelah beras-beras impor tersebut masuk ke pasaran harga akan jatuh. Selain itu kembali kutipan yang saya dapat dari Econit bahwa saat ini Indonesia hanya memiliki cadangan devisa tidak lebih dari 33 miliar dolar Amerika setelah keputusan mempertahankan nilai tukar rupiah dengan ‘mengorbankan’ kurang lebih 7 miliar dolar Amerika dalam tempo hanya tujuh bulan.
Mungkin memang sudah nasib rakyat Indonesia
seperti kata-kata Helfferich ‘Eine Nation von Kuli und Kuli unter den
Nationen’ kita menjadi bangsa kuli bahkan diperdaya oleh saudara sebangsa
yang memiliki kekuasaan. —sedih memang, tetapi apa mau di kata selagi pemerintah
belum memiliki kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan lebih banyak
menguntungkan golongannya semata—
Semoga di tahun 2006 —dengan bahasa yang lugas dan lantang— pemerintah menyadari bahwa selama ini pencapaian kebijakan pemerintah dalam sektor perekonomian hanya selalu mengutamakan indikator-indikator makro ekonomi saja yang sebenarnya hanya pada tingkatan target `antara` saja, yakni pertumbuhan ekonomi, tapi tidak menargetkan penurunan jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran. Kebijakan-kebijakan pemerintah seyogyanya tetap melihat pada penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran rakyat Indonesia. Untuk kebijakan pada sektor industri sudah selayaknya pemerintah memberikan kebijakan investasi yang searah dan mendukung sektor industri nasional, selama perdagangan bebas belum berlaku lindungilah industri nasional dari kehancurannya.
Sebagai bagian akhir saya ingin merefleksikan pernyataan Amartya Sen yang menyatakan pembangunan merupakan upaya perluasan kemampuan rakyat (expansion of people capability) dan pembangunan itu sendiri merupakan sebuah pembebasan (development as freedom), hal ini juga dikuatkan oleh seorang pemikir India lainnya Chakra Varty yang menegaskan pembangunan merupakan perluasan kreatifitas rakyat (expansion of people’s creativity).
~~Semoga Indonesia Lebih Baik!~~
posted by d4nsk @ 12/30/2005 10:53:00 AM
3 Comments:
Jangan apatis seperti itu dong, datanya tidak valid. Terbukti SBY selama satu tahun baik dan tetap bisa memimpin Indonesia. Mas pandang segalanya dengan obyektif.
ndrie...
betul itu yang lo tulis pemerintah memang bisanya apa sih
Fuck SBY-JK
Post a Comment
<< Home