___The andrie Zone___

Refleksi Akhir Tahun (Sektor Kesejahteraan Rakyat): ‘Saatnya Pemerintah Mengurusi Rakyat’

Tahun 2005, ujian yang cukup berat silih berganti menimpa rakyat Indonesia, seakan tiada hentinya negeri yang katanya subur makmur, gemah ripah lohjinawi ini terus didera dengan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.

Duka negeri yang belum pulih akibat akhir tahun sebelumnya atau tepatnya 26 Desember 2004 diguncang bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terbesar dalam 40 tahun terakhir, di tahun 2005 ini juga harus dilalui dengan bencana-bencana lainnya di Palu pada Januari ikut di guncang gempa 6,1 Skala Richter(SR) di susul Garut Selatan di bulan Februari sebesar 5,2 SR serta Nias dan Simeuleu akhirnya untuk kesekian kalinya di bulan Maret di guncang gempa dasyat kembali dan memakan korban, selain bantuan pemerintah yang terkesan lambat masih ada titik persoalan lainnya yakni perlu disusunnya konsep mitigasi bencana yang jelas termasuk early warning system terhadap bencana tsunami yang jelas dan melindungi rakyat dari kesimpangsiuran dan tidak dimanfaatkan oleh yang tidak berkepentingan.

Kesimpangsiuran lainnya terjadi dalam permasalahan kesehatan, Menteri Kesehatan menyatakan masyarakat tidak perlu panik atas adanya ‘indikasi’ Flu Burung (Avian Influenza) yang menjangkiti beberapa wilayah di Indonesia, tak kurang 19 orang meninggal dunia karena positif ataupun yang di duga terkena Flu Burung di mulai sekitar bulan Juli ketika Iwan Siswara bersama dua orang anaknya meninggal Akibat Virus H5N1 ini, namun pemerintah perlu menjelaskan kepada masyarakat luas asal virus itu tersebar dan sejauh mana penyebarannya itu bisa terjadi sehingga kekhawatiran masyarakat tidak berlebihan. Selain itu lebih dari 600 orang meninggal akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan daerah endemik terbesar adalah ibukota Jakarta, tercatat lebih dari 10.700 kasus dengan 57 kematian. Buruknya kesehatan masyarakat ditandai juga dengan munculnya 65 kasus polio liar di Banten dan Jawa Barat dan lebih dari 150 balita di seluruh Indonesia yang menderita lumpuh layu hingga polio, padahal jelas-jelas WHO menyatakan Indonesia telah terbebas dari polio sejak 10 tahun silam. Di akhir tahun ini Indonesia selain wabah-wabah di atas belum tuntas diselesaikan, mucul lagi kasus Antraks, bakteri ini menghinggapi beberapa penduduk di Makassar pada sekitar bulan November.
“Kapan ya rakyat di beri kepercayaan untuk memperoleh informasi yang layak mengenai lingkungannya yang sehat? Rakyat sepertinya tidak akan banyak menuntut lebih kepada pemerintah asalkan diberi kesempatan untuk tahu kondisi yang sebenarnya”

“Kapan ya rakyat di beri kepercayaan untuk memperoleh informasi yang layak mengenai lingkungannya yang sehat? Rakyat sepertinya tidak akan banyak menuntut lebih kepada pemerintah asalkan diberi kesempatan untuk tahu kondisi yang sebenarnya"

Kesejahteraan Rakyat semakin terpuruk, terlebih semenjak Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dalam satu tahun ini, dinaikkan hingga dua kali yakni dibulan Maret dengan kisaran kenaikkan mencapai 29 persen disemua produk BBM kecuali minyak tanah, dan yang paling menghebohkan adalah ketika untuk kedua kalinya per 1 Oktober atau empat hari sebelum ummat muslim memulai ibadah suci Ramadhan BBM kembali naik dengan kisaran melebihi angka 100 persen, Minyak Tanah yang menjadi bagian penting dalam setiap rumah tangga di Indonesia, tidak tanggung-tanggung naiknya hingga 187 persen dari 700 rupiah menjadi 2000 rupiah, Bensin (Premium) naik hingga 87,5 persen dari 2400 rupiah menjadi 4500 rupiah, solar yang menjadi bahan bakar utama pengangkutan massal juga mengalami penyesuaian yang tinggi sekali mencapai lebih dari 100 persen dari 2100 rupiah menjadi 4300 rupiah. Pemerintah memiliki alasan bahwa kenaikkan harga BBM ini lebih dikarenakan tingginya harga minyak internasional yang mencapai kisaran 60-70 dolar AS per barrel pada sekitar bulan Oktober dari sebelumnya hanya 30 dolar per barrel dengan adanya selisih yang cukup tinggi atas harga minyak manca negara terutama jika impor untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri menyebabkan pemerintah tidak ingin subsidi atas selisih harga yang dianggap terlalu besar tersebut menghambat pembangunan pada sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan dan bahkan gaji PNS. Hal ini cukup membuat shock rakyat mengingat beberapa hari sebelumnya Presiden Yudhoyono menegaskan maksimal kenaikan harga BBM tidak lebih dari 50 persen.

Dampak kenaikkan harga BBM ternyata cukup meluas, tidak hanya di rasakan oleh yang memiliki kendaraan pribadi saja, namun oleh semua rakyat dan menyentuh semua sektor kehidupan seperti harga-harga barang kebutuhan pokok yang melambung dan transportasi yang turut menyesuaikan diri. Di Tegal, Cilacap dan banyak kota pesisir lainnya nelayan-nelayan banyak yang tidak dapat melaut karena kapal-kapalnya tidak memiliki bahan bakar dan nelayan-nelayan sudah tidak sanggup untuk membelinya. Dan yang paling besar dampaknya bagi rakyat mengingat tingginya harga-harga tersebut, rakyat-rakyat yang termarjinalkan oleh kondisi menjadi kurang terpenuhi pangan dan gizinya.

Pemerintah yang mengupayakan kurangnya dampak kenaikan BBM terhadap masyarakat melakukan langkah praktis yang seharusnya dapat berdampak baik dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun nampaknya pemerintah tidak mempunyai formula yang tepat dalam penyalurannya, BLT yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp.100.000,- perbulan yang disalurkan setiap tiga bulan, BLT akhirnya terbukti telah membuka permasalahan baru dalam masyarakat, menurut Sensus BPS besarnya angka kemiskinan di Indonesia 15,5 juta kepala keluarga, namun pada survey yang dilakukan BPS guna penyaluran BLT sepertinya setiap penduduk Indonesia banyak yang menyatakan dirinya miskin, hal ini diindikasikan setelah terdapat peningkatan warga miskin yang signifikan menjadi angka 24,6 juta kepala keluarga. Metode penyaluran BLT sendiri menjadi permasalahan sendiri, kriteria dan pra syarat untuk rakyat yang dikatakan miskin sepertinya kabur dan peruntukkannya juga tidak jelas sehingga hal ini menjadikan rakyat semakin konsumtif bahkan tidak sedikit yang akhirnya mempergunakan untuk berjudi, Selain itu tidak jelasnya metode penyaluran menambah konflik sosial dalam masyarakat itu sendiri karenanya pada saat penyaluran BLT tahap pertama, banyak rakyat yang akhirnya menjadi korban, sedikitnya tiga orang lansia tercatat menjadi korban saat pengambilan BLT tersebut, salah satunya Wardiman warga Demak, Jateng yang meninggal di lokasi pengambilan BLT, masih di Jawa Tengah setidaknya enam orang kepala desa di tuntut mundur warganya karena dianggap menyalahgunakan wewenangnya, dan kejadian yang sama banyak ditemui di belahan Indonesia lainnya.

Akibat yang cukup luas banyak terjadi dimana-mana, di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur terdapat 6 kecamatan mengalamai kelaparan dan hal ini membuka mata bahwa banyak daerah lainnya yang terkena kelaparan seperti NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan tragedi kemanusiaan yang terbesar di Indonesia terkuak pada awal Desember 2005 di wilayah yang kaya akan sumberdaya alam 55 ribu warga di tujuh distrik pada kabupaten Yahukimo, Papua mengalami kekurangan pangan yang mengakibatkan sedikitnya 55 orang meninggal dunia. Sangat miris ketika Menko Kesra menyatakan bahwa kejadian ini bukanlah kejadian yang luar biasa melainkan hanya permasalahan lokal biasa karena terjadi gagal panen, bukankah sudah menjadi kewajiban pemerintah mengayomi masyarakatnya dengan paling tidak adanya ketersediaan pangan cadangan ketika masyarakat seperti di Yahukimo tersebut bisa terselamatkan dari bencana kelaparan.

Bencana kelaparan ternyata tidak hanya melanda pulau-pulau di luar jawa, kasus kelaparan juga di laporkan terjadi di Indramayu, pada pertengahan Desember ditemukan 30 warga yang kesehariannya hanya makan nasi aking –nasi sisa yang dikeringkan biasanya untuk makanan bebek atau ayam–, kasus busung lapar dan gizi buruk pada balita juga tidak kalah menghebohkannya tidak jauh-jauh dari ibukota negara yakni di salah satu daerah penyangga ibukota, Tangerang kurang lebih 16.000 balita mengalami kekurangan gizi dan 1.120 balita lainnya mengalami gizi buruk, janji pemerintah daerah akan memberikan makanan tambahan dan susu ternyata tidak kunjung diterima oleh para balita tersebut, bahkan di wilayah Jakarta Utara di temukan beberapa kasus gizi buruk dan telah mendekati busung lapar.

Sudah saatnya di tahun 2006 pemerintah lebih serius dalam menangani rakyatnya, rakyat masih menaruh kepercayaan dan harapan besar kepada pemerintah yang dipilih secara langsung oleh Pemilu yang dapat dianggap sebagai pemilihan umum terbaik setelah tahun 1955.

Sudah saatnya menghilangkan sikap ‘jaga image’ dan pelaporan yang asal bapak senang, rakyat butuh makan bukan retorika politik semata. Masa-masa kampanye telah lewat saatnya membuktikan janji yang telah diutarakan dan jangan mengingkari suara rakyat.

~~Semoga Indonesia Lebih Baik!~~

posted by d4nsk @ 12/30/2005 10:50:00 AM